Pemerintah Indonesia meningkatkan upaya pengawasan dan integritas publik guna memenuhi standar Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).
Pemerintah Indonesia meningkatkan upaya pengawasan dan integritas publik untuk memenuhi standar Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang sedang dijalankan. Langkah ini menjadi fokus utama dalam agenda National Oversight & Integrity Forum 2025 yang digelar di Jakarta pada 22 September 2025 atas kerja sama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan OECD.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto, menjelaskan bahwa penguatan pengawasan nasional Indonesia diarahkan agar lebih tajam dalam memerangi pelanggaran integritas yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kebijakan ini mengikuti standar dan framework publik integrity dari OECD yang menjadi rujukan dalam merumuskan kebijakan pengawasan agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan global.
Pemerintah juga merumuskan Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) untuk periode 2025-2045 yang mencakup indikator pengawasan dan integritas sebagai tolok ukur keberhasilan reformasi birokrasi. Indikator tersebut seperti Corruption Perception Index (CPI) yang menjadi acuan dalam mengukur tingkat korupsi dan kualitas tata kelola pemerintahan.
Selama forum, Senior Policy Analyst OECD, Carissa Munro, menyampaikan bahwa meski Indonesia memiliki kebijakan yang solid, tantangan terbesar terletak pada implementasi di lapangan dan kepatuhan pelaporan serta transparansi dari pemangku kepentingan politik. Oleh sebab itu, pemerintah wajib memperkuat aspek kepatuhan dan partisipasi publik dalam pengawasan agar hasil kebijakan dapat optimal.
Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menambahkan bahwa KPK telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memperkuat sistem integritas publik Indonesia. Langkah penting termasuk memposisikan STRANAS PK sebagai kerangka kerja utama untuk menutup dan mengatasi kesenjangan indikator integritas publik OECD dengan situasi di Indonesia.
Selain itu, KPK juga mengembangkan pilar manajemen risiko untuk menangani potensi risiko korupsi secara proaktif serta mendorong regulasi terkait pengelolaan konflik kepentingan, keuangan politik, dan lobi demi meningkatkan transparansi serta akuntabilitas lembaga pemerintah.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berperan aktif dengan mengembangkan teknologi pengawasan digital, seperti platform E-Audit, aplikasi Continuous Assurance and Control Management (CACM), forensik digital dan analitika data untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menegaskan bahwa pengawasan menyeluruh tidak hanya mengandalkan aspek teknis, tapi juga harus membangun budaya integritas yang kuat di birokrasi agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi.
Melalui agenda ini, pemerintah Indonesia meneguhkan komitmen melakukan reformasi birokrasi yang tidak hanya berfokus pada efisiensi, namun juga pada transparansi, akuntabilitas, dan pemberantasan korupsi guna menciptakan birokrasi bersih dan kredibel setara dengan standar negara maju. Luck365
Diharapkan, reformasi pengawasan dan integritas publik ini dapat mengangkat peringkat Indonesia dalam indeks persepsi korupsi dan memberi dampak positif jangka panjang bagi tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. stephenpalmer
