Para buruh kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Jakarta menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026
Pada tanggal 30 September 2025, para buruh di Jakarta kembali menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran menuntut kenaikan upah minimum tahun 2026 dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang memberikan perlindungan lebih baik bagi pekerja. Aksi ini diorganisir oleh sejumlah serikat buruh, termasuk Koalisi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Partai Buruh, dan berbagai federasi buruh lokal yang berusaha memperjuangkan hak-hak pekerja serta kondisi kerja yang layak di tengah tekanan ekonomi dan kenaikan biaya hidup.
Aksi buruh berlangsung di sejumlah titik strategis di Jakarta Pusat, dengan lokasi utama di depan Gedung DPR/MPR RI sebagai pusat aspirasi politik dan pengambil kebijakan. Selain itu, massa juga berkumpul di kawasan Silang Monas dan depan Kantor Komisi Yudisial. Lebih dari 5.200 personel gabungan dari kepolisian dan TNI dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi sehingga tetap kondusif dan teratur.
Para buruh menyuarakan tiga tuntutan utama: pertama, segera naikkan upah minimum tahun 2026 yang layak sesuai dengan kebutuhan hidup pekerja dan inflasi; kedua, pengesahan segera RUU Ketenagakerjaan yang sudah lama menjadi harapan untuk memperbaiki regulasi ketenagakerjaan Indonesia agar lebih adil dan jelas; dan ketiga, reformasi sistem perpajakan agar meringankan beban pekerja dan keluarga mereka.
Pengurus KSPI, Said Iqbal, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes lanjutan dari aspirasi buruh yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah dan DPR. Ia menegaskan bahwa pengesahan RUU Ketenagakerjaan sangat penting untuk mengakhiri ketidakpastian hukum yang kerap merugikan buruh baik dari sisi upah, jam kerja, maupun hak-hak sosial.
Namun, sebelum pelaksanaan aksi besar, terjadi dinamika politik di dalam organisasi buruh yang membuat sebagian federasi buruh, termasuk KSPSI, memutuskan tidak ikut serta dalam aksi tersebut dengan alasan kekhawatiran aksi disusupi massa anarkis seperti kejadian demonstrasi bulan Agustus lalu. Mereka lebih memilih jalur dialog yang sedang berlangsung intens dengan pemerintah dan DPR, berharap negosiasi bisa berjalan baik.
Meski demikian, sebagian besar serikat buruh tetap melanjutkan persiapan aksi dan optimis bahwa suara keluhan mereka akan didengar dengan baik. Tekanan massa dalam skala besar diharap dapat mempercepat agenda legislatif dan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan dan DPR juga menunjukkan kesiapan untuk membuka ruang dialog lebih intensif, mendengar aspirasi buruh dan mencari solusi terbaik yang tidak merugikan kedua belah pihak. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, bahkan memimpin audiensi dengan perwakilan buruh pada hari aksi yang menyebabkan pembatalan demo secara mendadak karena terjadi kesepakatan awal mengenai proses pembahasan RUU.
Meski demikian, perselisihan pandangan di antara kelompok buruh mencerminkan kompleksitas dunia ketenagakerjaan di Indonesia yang membutuhkan penanganan serius dan kebijakan yang menyeluruh.
Secara lebih luas, aksi buruh ini menandai pentingnya peran tenaga kerja dalam pembangunan nasional serta pengakuan terhadap hak mereka di tengah tantangan ekonomi yang melanda pasca pandemi dan krisis global.
Tambahan pula, aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah dan DPR untuk mempercepat program perlindungan sosial dan kesejahteraan buruh agar tidak terjadi pengabaian hak yang berujung pada ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Luck365
Dengan kekuatan massa yang besar dan tuntutan yang cukup jelas, aksi unjuk rasa buruh pada 30 September 2025 diharapkan menjadi momentum penting bagi pembaharuan regulasi ketenagakerjaan serta peningkatan perlindungan bagi pekerja di seluruh Indonesia. stephenpalmer
