Dewan Perdamaian Gaza Diluncurkan, AS Minta Bayaran Ratusan Juta Dolar
meong365 – Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi membentuk Dewan Perdamaian Gaza sebagai bagian dari rencana AS mengakhiri dan mengelola pasca-konflik di Jalur Gaza, Palestina, pada 15–18 Januari 2026. Langkah ini menandai dimulainya fase kedua dari rencana perdamaian AS yang diajukan oleh Trump sendiri untuk mengakhiri perang di Gaza. Trump menegaskan bahwa Dewan Perdamaian Gaza akan menjadi badan internasional yang mengawasi pemerintahan sementara di Gaza, membantu pemulihan infrastruktur, serta mengamankan perdamaian dan keamanan di wilayah tersebut.
Struktur dan Kepemimpinan Dewan
Dewan Perdamaian Gaza dibentuk dengan skema yang sangat sentral, di mana Trump menempatkan diri sebagai ketua dan pengambil keputusan utama. Dewan ini dipimpin oleh Presiden AS sebagai ketua, dengan Marco Rubio (Menteri Luar Negeri AS), Steve Witkoff (Utusan Khusus AS), Jared Kushner (menantu dan penasihat Trump), serta sejumlah tokoh lain, termasuk mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, yang ditunjuk sebagai salah satu anggota pendiri.
Dewan ini akan mengawasi Komite Teknokrat Palestina yang bertugas mengelola pemerintahan Gaza pasca-perang, serta memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi berjalan sesuai dengan visi AS. Keputusan dewan membutuhkan mayoritas dan pengesahan dari ketua (Trump), sehingga AS tetap memegang kendali penuh atas kebijakan di Gaza.
Kebijakan dan Agenda AS di Gaza
Langkah AS ini muncul tak lama setelah gencatan senjata fase pertama di Gaza mulai dijalankan, yang mencakup pemulangan sandera Hamas dan Israel, serta penyaluran bantuan kemanusiaan. Trump menyebut fase pertama gencatan senjata berjalan sukses dan menjadi dasar dimulainya fase perdamaian yang lebih permanen.
Rencana perdamaian AS juga menyerukan pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk mengamankan Gaza, melatih unit-unit polisi Palestina yang telah diverifikasi, serta membantu rekonstruksi infrastruktur yang hancur akibat konflik. Namun, AS menegaskan bahwa Hamas tidak akan dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam struktur pemerintahan dan keamanan di Gaza, yang dianggap sebagai bentuk pengasingan terhadap perwakilan Palestina yang populer di Gaza.
AS Minta Bayaran Ratusan Juta Dolar untuk Kursi Dewan
Yang paling menuai kontroversi adalah ketika AS mengumumkan bahwa negara-negara lain harus membayar lebih dari 1 miliar dolar AS untuk mendapatkan “kursi tetap” di Dewan Perdamaian Gaza. Langkah ini dianggap sebagai bentuk moneterisasi perdamaian, di mana AS tidak hanya memimpin proses perdamaian, tetapi juga menetapkan harga mahal bagi negara lain yang ingin terlibat secara penuh dan permanen dalam pengawasan Gaza.
Dengan meminta ratusan juta hingga miliaran dolar, AS dinilai menggunakan isu perdamaian dan kemanusiaan di Gaza sebagai alat diplomasi dan ekonomi, yang membuat banyak pihak melihatnya sebagai bentuk kapitalisasi terhadap penderitaan warga Gaza, ketimbang sebagai upaya murni menghadirkan perdamaian adil dan berkeadilan.
Reaksi Dunia dan Kritik
Langkah AS ini menuai reaksi beragam dari dunia internasional. Beberapa negara menyambut positif karena melihat AS sebagai pihak yang mampu menciptakan gencatan senjata dan stabilitas di Gaza. Namun, banyak pihak, terutama dari negara-negara Arab, cenderung skeptis karena menilai bahwa AS tidak bisa dianggap netral, terutama karena AS secara konsisten mendukung kebijakan Israel dan kerap menentang peran Hamas dalam pemerintahan Gaza.
Negara-negara anggota Liga Arab menekankan bahwa solusi damai di Palestina harus didasari pada prinsip satu negara dua bangsa dan kembalinya pengungsi Palestina, serta tidak boleh mengabaikan peran rakyat Palestina dalam menentukan nasibnya sendiri. Mereka juga menilai bahwa AS berusaha mengkooptasi proses perdamaian di bawah kendali sepihak, yang dapat merusak kredibilitas komunitas internasional.
Dampak terhadap Hak Tuan Rumah Piala Dunia 2026
Langkah AS terkait Gaza juga berimbas pada isu olahraga internasional. Sejumlah anggota parlemen Inggris dari empat partai besar menyerukan agar hak AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 dicabut, karena menilai AS tidak bisa menjamin nilai-nilai inklusivitas dan keamanan di tengah kondisi global yang semakin memanas. Desakan ini menambah tekanan politik dan moral terhadap AS, yang sebelumnya juga menghadapi kritik karena rencana caplok Greenland dan kebijakan Trump terhadap Iran, Venezuela, dan Kolombia. stephenpalmer
Kesimpulan
Dengan meluncurkan Dewan Perdamaian Gaza dan mensyaratkan pembayaran ratusan juta hingga miliaran dolar untuk kursi tetap, AS menunjukkan bahwa kebijakan luar negerinya tidak lagi hanya berbasis kekuatan militer dan diplomatik, tetapi juga ekonomi dan moneter. Langkah ini menimbulkan pro dan kontra, karena di satu sisi AS dianggap sebagai satu-satunya kekuatan yang mampu menghadirkan stabilisasi di Gaza, tetapi di sisi lain, AS dianggap menggunakan isu perdamaian dan kemanusiaan untuk memperluas pengaruh dan kekuasaan globalnya dengan cara yang sangat kontroversial. Luck365
