Aksi Besar-besaran Buruh di Istana Negara
meong365 – Pada 29 Desember 2025, ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan FSP ASPEK Indonesia menggelar aksi besar-besaran di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, sebagai bagian dari demonstrasi dua hari berturut-turut (29–30 Desember 2025).
Latar Belakang Aksi
Aksi ini digelar sebagai protes terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,72 juta per bulan, yang dinilai buruh tidak layak dan tidak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di Jakarta. Presiden KSPI Said Iqbal menilai angka tersebut justru lebih rendah dibandingkan upah minimum di wilayah penyangga Jakarta seperti Bekasi dan Karawang, Jawa Barat, sehingga merugikan pekerja.
Selain menolak UMP DKI Jakarta, buruh juga menuntut pemberlakuan Upah Minimum Sektoral (UMS) di atas standar KHL Jakarta, serta menolak penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) se-Jawa Barat yang dianggap tidak sesuai dengan rekomendasi resmi para bupati dan wali kota.
Lokasi dan Jumlah Massa
Aksi pada 29 Desember 2025 dipusatkan di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, dengan titik kumpul awal di Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat. Menurut pihak KSPI, aksi hari itu diikuti sekitar 500–1.000 buruh yang langsung bergerak ke depan Gedung Istana Negara.
Kawasan Istana Negara menjadi titik pusat konsentrasi massa bagi sekitar 20 ribu buruh yang menggelar aksi unjuk rasa selama dua hari, dengan fokus utama menuntut revisi total UMP Jakarta 2026 menjadi Rp6 juta per bulan.
Tuntutan Utama
Tuntutan utama buruh dalam aksi ini adalah:
- Menolak penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,72 juta per bulan.
- Menuntut revisi total UMP Jakarta 2026 menjadi Rp6 juta per bulan.
- Menuntut pemberlakuan Upah Minimum Sektoral (UMS) di atas standar KHL Jakarta.
- Menolak penetapan UMSK se-Jawa Barat yang dianggap tidak sesuai dengan rekomendasi resmi para bupati dan wali kota.
- Menuntut Gubernur Jawa Barat untuk mengembalikan dan menetapkan nilai UMSK se-Jawa Barat sesuai dengan rekomendasi resmi para bupati dan wali kota.
Respons Pemerintah dan Aparat
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan aparat keamanan menyiagakan ribuan personel gabungan untuk mengawal aksi tersebut. Meskipun ada aksi unjuk rasa, pemerintah menegaskan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal dan tidak terganggu secara signifikan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penetapan UMP sudah melalui proses yang panjang dan mempertimbangkan berbagai aspek ekonomi, termasuk daya beli masyarakat dan kemampuan dunia usaha. Namun, pemerintah tetap membuka ruang dialog dengan serikat pekerja untuk membahas tuntutan buruh secara lebih mendalam.
Aksi Lanjutan pada 30 Desember 2025
Aksi besar-besaran di Istana Negara dilanjutkan pada 30 Desember 2025, dengan estimasi massa mencapai 10.000–20.000 buruh, termasuk konvoi 10.000–20.000 sepeda motor dari berbagai wilayah Jawa Barat menuju Jakarta. Aksi lanjutan ini tetap menuntut revisi UMP Jakarta dan UMSK se-Jawa Barat, serta menuntut kepastian kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja.
Dampak Sosial dan Ekonomi
Aksi besar-besaran buruh di Istana Negara menjadi sorotan nasional karena menunjukkan ketegangan antara pekerja dan pemerintah dalam menentukan kebijakan upah minimum. Di tengah libur panjang Natal dan Tahun Baru, aksi ini juga mengingatkan pentingnya kesejahteraan pekerja dan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi. stephenpalmer
Secara keseluruhan, aksi besar-besaran buruh di Istana Negara pada 29 Desember 2025 menjadi salah satu peristiwa paling heboh di Indonesia, dengan ribuan buruh menuntut revisi UMP Jakarta dan UMSK se-Jawa Barat, serta menuntut keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja di tengah libur panjang Nataru. luck365
